BPK MASIH KONSEN PADA AUDIT LAPORAN KEUANGAN

MESKI PENERIMA OPINI LAPORAN PENGELOLAAN KEUAGAN NEGARA WAJAR TANPA PENGECUALIAN-WTP DISEJUMLAH DAERAH BERTAMBAH, NAMUN BADAN PEMERIKASAAN KEUANGAN-BPK RI MASIH BERKUTAT PADA AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

WAKIL KETUA BPK RI ABDULLAH ZAINIE DI PONTIANAK MENGUNGKAPKAN SELAMA EMPAT KALI BERTURUT-TURUT, SEJAK 2004 HINGGA 2007, LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH IDONESIA SECARA KESELURUHAN MEMPEROLEH OPINI TERBURUK, DISCLAIMER.YANG MENDAPAT OPINI TERBAIK JUSTRU  LEMBAGA BARU DAN MENGELOLA ANGGARAN DARI KEUANGAN NEGARA DALAM ANGKA SEDIKIT.

ABDULLAH ZAINIE MENEGASKAN PEMERINTAH BELUM MEMENUHI KAIDAH YANG DIKEHENDAKI BPK DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN ATAU HAMPIR BELUM ADA KEMAJUAN DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA. KONDISI MENYEBABKAN AUDIT DARI BPK YANG MASIH BERTAHAN PADA PEGELOLAAN KEUAGAN, BELUM MENINGKAT PADA AUDIT KINERJA.

SEDIKITNYA BPK MENCATAT TERDAPAT 58 DEPARTEMEN/LEMBAGA NEGARA YANG KURANG TERTIB MENGINVENTARISASI ASET TETAPNYA. TOTAL, ADA 443 KOMA 49 TRILIUN KEKAYAAN PADA 85 LEMBAGA YANG DIAUDIT, NAMUN 387 KOMA 68 TRILIUN YANG TERSEBAR PADA 58 LEMBAGA TAK WAJAR DICATAT. AKIBATNYA, 87% ASET NEGARA KURANG TERTIB DIKELOLA.

 

WAKIL KETUA BPK RI ABDULLAH ZAINIE MENEGASKAN LIMA LEMBAGA PEMERINTAH YANG BELUM MERAIH WAJAR TANPA PENGECUALIAN-WTP YANG BERLAKU SENTRAL HINGGA KE INSTANSI DI DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA YAKNI DEPARTEMEN PERTAHANAN, KEPOLISIAN RI, PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN DAN DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN TOTAL ASET TATAP MENCAPAI 443 TRILIUN LEBIH.JANG RANGGA_RRI