KONSEKUENSI NETRALITAS POLISI MILITER DALAM PILPRES
MENYADARI NETRALITAS TNI TERHADAP POLITIK PRAKTIS SUDAH MENJADI HARGA MATI DAN TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR LAGI, SEBAGAIMANA TELAH DIBUKTIKAN PADA PEMILU LEGISLATIF LALU, MAKA SUDAH SEPATUTNYA DIJUNJUNG TINGGI DAN DIPERTAHANKAN.
APALAGI TEKAD TERSEBUT MERUPAKAN KOMITMEN PETINGGI JAJARAN TNI, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJAGA KONSISTENSI NETRALITAS TNI, DENGAN MENINGKATKAN KEWASPADAAN DISAMPING TETAP FOKUS KAPADA TUGAS POKOK SATUAN.
KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT JENDERAL TNI AGUSTADI SASONGKO PURNOMO DALAM SAMBUTANNYA DIBACAKAN DANDENPOM ANGKATAN DARAT VI/IV TANJUNGPURA LETNAN KOLONEL CPM M. HASANUDIN,SH , SAAT UPACARA HARI ULANG TAHUN KE-63 POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DI PONTIANAK TADI PAGI MENEGASKAN, PERLUNYA MEMEGANG TEGUH JIWA NETRALITAS TNI DI DALAM DADA SETIAP PRAJURIT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT.
KERENANYA JAJARAN TNI, KHUSUSNYA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT JANGAN SAMPAI TERPENGARUH BERBAGAI USAHA-USAHA YANG MENCOBA MNENDORONG TNI UNTUK MASUK RANAH POLITIK PRAKTIS.// DANDEN POM ANGKATAN DARAT VI/IV TANJUNGPURA LEKOL CPM M.HASANUDIN MENYATAKAN, SESUAI SUMPAH PRAJURIT DAN SAPTA MARGA, HINGGA SEKARANG BELUM DITEMUKAN ANGGOTA TNI AD TERBUKTI MELAKUKAN POLITIK PRAKTIS.
NAMUN DEMIKIAN JIKA NANTINYA ADA OKNUM TNI ANGAKTAN DARAT TERLIBAT DALAM PRAKTEK-PRAKTEK POLITIK PRAKTIS, TENTU SAJA DENPOM ANGKATAN DARAT VI/IV TANJUNGPURA AKAN DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN YANG BERLAKU.
KONESKUENSINYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI JAJARAN TNI ANGKATAN DARAT, DENPOM VI/IV TANJUGPURA SELALU INSTROSPEKSI DIRI MELAKUKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME PRAJURIT DIJAJARANNYA, DENGAN MELAKUKAN PENEGAKAKAN HUKUM DI INTERN POLISI MILITER SENDIRI SEBELUM MENINDAK ANGGOTA TNI ANGKATAN DARAT YANG TELAH MELAKUKAN INDISPLINER. ( HERMANTA_RRI )
