PEMILIK MODAL HARUS MERANGKUL MASYARAKAT SEKITAR
KECEMBURUAN SOSIAL ANTAR MASYARAKAT DAN PENGUSAHA DIKHAWATIRKAN DAPAT MENGHAMBAT MAJUNYA PERKEMBANGAN PERUSAHAAN YANG SEDANG BERINVESTASI DI DAERAH.
UNTUK ITU PERLU ADANYA KAJIAN DAN PENDEKATAN YANG MENDALAM, ANTAR PEMILIK MODAL, PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT SAAT AKAN BERINVESTASI DISUATU DAERAH.
MENURUT GUBERNUR KALBAR CONELIS, MEMANG KITA PERLU MENDATANGKAN INVESTOR BAIK DARI LUAR ATAU INVESTOR LOKAL, NAMUN, SEBAGAI PEMERINTAH, ITA UGA HARUS JELI DAN MEMILIKI KOMITMEN AGAR PARA INVESTOR MAU MELIBATKAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM KEGIATAN USAHANYA.
DIKATAKAN, SUDAH BANYAK CONTOH INVESTASI YANG GAGAL DI KALBAR, INI DIKARENA KURANGNYA PENDEKATAN DENGAN MASYARAKAT, SEHINGGA MASYARAKAT MERASA DIRUGIKAN DAN MENOLAK KEBERADAAN PERUSAHAAN TERSEBUT.
GUBERNUR KALBAR CORNELSI JUGA MENJELASKAN, KASUS ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE YANG TERJADI DI KABUPATEN KUBU RAYA, INI ADALAH KEEGOISAN PEMERINTAH DAN INVESTOR YANG MEMAKSAKAN PERIZINAN ALIH FUNGSI TANPA MEMPERHITUNGKAN DAMPAK YANG TIMBUL DAN DIRASAKAN MASYARAKAT NANTINYA.
MENURUT GUBERNUR KALBAR CORNELIS, KARENA SAAT INI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN IZIN INVESTASI DI SUATU DAERAH DI TANGAI LANGSUNG OLEH BUPATI DAN WALIKOTA, MAKA SEBAIKNYA PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN INI BISA DENGAN BIJAKSANA MENENTUKAN MODEL INVESTASI APA YANG COCOK UNTUK DIKEMBANGKAN DI DAERAHNYA.
SELAIN ITU, BUPATI DAN WALIKOTA JUGA DI MINTA UNTUK LEBIH MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT, JIKA DI DAERAHNYA AKAN DIBANGUN PERUSAHAAN, JANGAN SAMPAI KEWENANGAN KEPALA DAERAH DI GUNAKAN UNTUK MENINDAS KEPENTINGAN RAKYAT.( kurnia santosa_rri )
