WARGA PERBATASAN MENDESAK PEMERINTAH PUSAT BUKA PPLB
BANYAKNYA PERMASALAHAN DIWILAYAH PERBATASAN KECAMATAN BADAU- DISTRIK LUBUK ANTU SARAWAK MALAYSIA TERUTAMA PELANGGARAN LINTAS BATAS NEGARA SERTA MOBILITAS BARANG DAN ORANG SECARA ILEGGAL OLEH WARGA SETEMPAT MAUPUN LUAR DAERAH FAKTOR UTAMANYA KERENA TIDAK TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK SEPERTI IMIGRASI MAUPUN PPLB.
BANGUNAN POS PEMERIKSAAN LAINTAS BATAS-PPLB YANG SUDAH BERDIRI MEGAH SEJAK DUA TAHUN LALU DI PERBATASAN KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUS HULU, YANG PENAH DIJANJIKAN AKAN DIRESMIKAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 OLEH PEMERINTAH PUSAT, HINGGA KINI BELUM TEREALIASASI.
DEWID SIN PEMUDA PERBATASAN KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALBAR MENGUNGKAPKAN UNTUK BERPERGIAN KE NEGERI JIRAN MALAYSIA, WARGA PERBATASAN DILIMA KECAMATAN BAGIAN TIMUR KALBAR ITU TERPAKSA MASUK SECARA ILEGGAL VIA DISTRIK LUBUK ANTU SARAWAK.
DIAKUINYA TIDAK TERSEDIANYA KANTOR PELAYANAN PUBLIK UNTUK PEMBUATAN PASPOR, MEMAKSA WARGA MENGUNAKAN BERBAGAI UPAYA MENDAPATKAN IDENTITY CARD-IC ATAU KTP MALAYSIA, UNTUK BEKERJA DINEGERI JIRAN ITU.
ATAS NAMA MASYARAKAT DILIMA KECAMATAN PERBATASAN WILAYAH TIMUR KALIMANTAN BARAT DEWID SIN MENYERUKAN DESAKAN TERHADAP PEMERINTAH PUSAT UNTUK SEGERA MEMBUKA PPLB KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU-DISTRIK LIBUK ANTU SARAWAK MALAYSIA ITU.
KEINGINAN INI DIDASARI TINGGINYA KETERGANTUNGAN WARGA PERBATASAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARINYA PADA NEGERI JIRAN SARAWAK MALAYSIA ITU. SELAIN ITU JIKA PEMBUKAAN PPLB CEPAT TEREALISASI, WARGA PERBATASAN YANG MENCARI NAFKAH KE MALAYSIA MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, SERTA MAMPU MENGURANGI AKTIFITAS ILEGGAL DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR DAN SARAWAK MALAYSIA ITU.(jang rangga_rri)
