Komitmen politik yang luar biasa pada masa pemerintahan orde baru, berdampak positif keberhasilan program kb di indonesia.hal itu dikarenakan selain posisi kb sangat jelas dan didukung lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat, LSM dan Profesional, juga dukungan delapan sukses.
Apalagi selain didukung anggaran yang besar , di era orde baru , juga terjalin kelembagaan kb sangat kuat, mulai dari Pusat, Propinsi, Kebupaten, Kecamatan Hingga Ke Level Bawah Desa, RW Dan RT. ironisnya di era otonomi daerah sekarang justru program kb melemah, sebagai akibat lemahnya komitmen politik di kabupaten-kota, lembaga , tenaga dan anggaran.
Kepala BKKBN pusat Dokter Sugiri Syarif,mph saat memberikan kuliah umum di untan pontianak mengkhawatirkan, akibat melemahnya program kb ini selain hilangnya 30 tahun keberhasilan KB, juga tidak tercapainya sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004 – 2009.
Menyadari lemahnya program KB tersebut diantaranya akibat lemahnya kelembagaan dan minimnya petugas lapangan keluarga berencana-plkb, maka hal ini sudah harus menjadi pemikiran serius pemerintah.
Sementara itu kepala BKKBN Propinsi Kalimantan barat ir. Siti fathonah,mph membenarkan pentingnya plkb sebagai ujung tombak program kb nasional, sehingga pihaknya terus menindaklanjuti kerjasama dengan penyuluh pertanian lapangan-ppl sebagai kordinator atau pengendali program kb di lapangan.
Kesepakatan kerjasama antara bkkbn dengan dinas pertanian ini akan diangkat sebagai pola nasional untuk mengantisipasi bahkan menjadi alternatif lain jalur pemerintah propinsi dan kabupaten-kota dalam penyediaan sumber daya manusia-sdm tenaga lapangan fungsional di lapangan.
Hal itu dikarenakan peluang tenaga fungsional di kabupaten kota yang banyak diperebutkan, justru pada akhirnya akan banyak lari ke tenaga teknis, sedangakan untuk tenaga lapangan kb banyak ditinggalkan.oleh karena itu alternatif kersajama dengan dinas pertanian tersebut sangat memungkinkan untuk mengendalaikan program KB di lapangan.(hermanta_rri)